Selamat Datang Di Situs Resmi Rumah Sakit Jiwa Aceh

Upaya Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Kategori : Artikel Kamis, 05 Desember 2019 - Oleh humas

Oleh : Aulia Wardi, SKM
Mahasiswa Megister Kesehatan Masyakat (MKM) Unsyiah
Pegawai Rumah Sakit Jiwa Aceh

Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan dan juga merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan salah pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.


Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 yang dimaksud Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.


Lalu kenapa masyarakat/keluarga melakukan pemasungan, tentu mereka punya alasan tersendiri. Dari hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang ODGJ nya telah dijemput dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Aceh, alasan tersebut diantaranya:


1. ketidaktahuan keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa yang bisa berakibat pada pendekatan yang salah diantaranya menganggap pemasungan sebagai bentuk terapi (mengikat “roh jahat” yang ada di dalam diri ODGJ, dll)
2. persepsi negatif dan salah tentang gangguan jiwa, baik oleh keluarga maupun masyarakat.
3. ketidakmampuan untuk mengakses atau menjangkau layanan kesehatan, baik untuk mendapatkan pengobatan pertama kali maupun pengobatan lanjutan.
4. merasa bahwa layanan kesehatan tidak membantu mengatasi masalah yang dialami ODGJ.
5. keluarga tidak mampu merawat dan membantu ODGJ terus-menerus karena keluarga harus bekerja, berusia lanjut, merasa lelah dan jenuh dengan kondisi ODGJ terutama bila ODGJ bergantung sepenuhnya pada orang lain dan berlangsung lama.


Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasungan pada lebih dari 90% kasus adalah adanya perilaku kekerasan. Jika dikaji lebih dalam, pemasungan oleh keluarga terutama ditujukan utamanya untuk memberikan perlindungan, baik bagi ODGJ maupun orang lain (masyarakat).

Perlindungan untuk ODGJ di antaranya adalah menghindarkan ODGJ dari berbagai risiko tindak kekerasan dari masyarakat, risiko hilang (karena pergi dan tidak tahu jalan pulang), risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan (karena ketidakmampuan mengidentifikasi risiko bahaya di lingkungan sekitarnya).

Perlindungan bagi orang lain atau masyarakat adalah melindungi orang lain dari potensi perilaku kekerasan yang mungkin dilakukan oleh ODGJ, akibat ketidakmampuan ODGJ mengontrol impuls (dorongan) kemarahan yang dimilikinya.


Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan pada orang dengan disabilitas yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya.

Tindakan pemasungan adalah “upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif/“berbahaya“ di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ tersebut (Permenkes Nomor 54 tahun 2017).


Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, bahwa yang dimaksud Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.


Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.


Merujuk data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota yang menderita skizofrenia atau psikosis sebesar 7 per 1000 dengan cakupan pengobatan 84,9 persen. Sementara itu, prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6 persen.

Sebab itu persoalan kesehatan jiwa tidak bisa dianggap sepele. Perlu dicegah dan dikendalikan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Perlu adanya upaya kesehatan secara komprehensif dengan mendorong perlibatan serta tanggung jawab bersama semua aktor pembangunan secara inklusi, tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, individu, dan keluarga, namun juga komunitas di dalam satu wilayah.

Sehingga ke depannya, Anung mengimbau untuk tidak hanya terfokus pada aspek pengobatannya saja. Melainkan juga pada aspek pencegahannya.


DAMPAK DARI PEMASUNGAN
Pemasungan berdampak pada timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen dan kematian. Pemasungan juga mengakibatkan ODGJ semakin sulit untuk melakukan integrasi ke masyarakat akibat disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual, dan budaya. Kesemua jenis disabilitas ini tentu saja mengakibatkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Stigma juga semakin besar terjadi bagi ODGJ maupun keluarganya yang berujung pada perlakuan salah termasuk penelantaran.


Menyadari bahwa pemasungan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pada kelompok rentan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat diturunkan risikonya sehingga tidak perlu mengakibatkan dampak dan beban yang besar terutama bagi ODGJ dan keluarganya,
Kementerian Kesehatan telah mencanangkan program “Indonesia Bebas Pasung” sejak tahun 2010 dan diperkuat dengan pencanangan program “Stop Pemasungan” oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016. Secara garis besar kedua program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat, meningkatkan akses ke layanan yang berkualitas di semua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaan yang memadai, terselenggaranya kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya kesehatan jiwa, pengembangan rumah antara, dan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.


Pemerintah Aceh juga telah melakukan berbagai upaya melalui Biro Keistimewaan dan Kesra (Isra) Setda Aceh menggelar rapat - rapat kerja kesejahteraan social, rehabilitasi sosial terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Kamis (9/8/2018). Rapat kerja itu berlangsung di Aula Biro Isra Setda Aceh.


Masalah sosial yang dimaksud, cukup luas antara lain persoalan kemiskinan, pengangguran, disabilitas, pergaulan remaja termasuk orang dengan gangguan jiwa. Khusus ODGJ, perhatian pantas diberikan sebab menurut data Kesehatan Nasional, persentase penderita gangguan jiwa di Aceh cukup tinggi yakni 2,7 per mil dari 5 juta penduduk. Sedangkan rata-rata Nasional adalah 1,7 per mil.


Ia melanjutkan, ada beberapa faktor penyebab tingginya gangguan jiwa di Aceh diantaranya konflik bersenjata yang pernah berlangsung hampir 30 tahun, karena bencana tsunami, karena kemiskinan akut dan karena penyalahgunaan narkoba. "Apapun penyebabnya, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota tidak boleh diam. Pasien harus mendapat perawatan agar penyakit itu dapat disembuhkan," tegasnya.


Saat ini, Pemerintah Aceh telah merancang berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk salah satunya upaya rehabilitasi ODGJ. Misalnya dengan penguatan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa, menjemput pasien yang dipasung dan sebagainya.

Dalam rangka menyikapi hal tersebut pihak Rumah Sakit Jiwa Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya telah melakukan upaya - upaya penanggulangan pemasungan dengan melakukan penjemputan pasien pasung ke beberapa kabupaten/kota dipropinsi Aceh, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang terkait. Juga dengan anggaran yang sangat terbatas dan hingga bulan oktober tahun 2019 telah melakukan penjemputan sebanyak 44 pasien pasung dari target 38 orang (sdh melebihi target) disamping itu Rumah Sakit Jiwa juga melakukan berbagai hal dalam upaya penanganan pasien pasung diantaranya: melakukan penyuluhan kepada tokoh masyarakat (TOMA), penyuluhan kepada para pelajar.


Upaya lain akan melakukan adalah kerja sama dengan intansi terkait dalam hal penanganan orang dengan gangguan jiwa(OGDJ yaitu dengan panti rehab sosial dan rumah singgah.

referensi:
1. Undang Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014
2. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. (info@jogloabang.com edisi 18 januari 2018)
3. Permenkes nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan orang dengan gangguan jiwa
4. diskominfo.acehprov.go.id
5. Data Rumah Sakit Jiwa Aceh 2019.

 

comments powered by Disqus